spot_img
BerandaPeristiwaMUI Tegaskan Money Politics Hukumnya Haram

MUI Tegaskan Money Politics Hukumnya Haram

MUIMAKASSAR.OR.ID – MAKASSAR – Pemilihan Umum 2024 sudah di depan mata. Berbagai cara dilakukan para kandidat pemimpin untuk merebut hati para pemilih.

Menyongsong Pemilu 2024 itu, Majelis Ulama Indonesia, (MUI) Kota Makassar mengingatkan untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat yakni siddiq (jujur), amanah (dipercaya) dan fathanah (cerdas). Bersamaan dengan itu, pemilih juga diminta untuk menghindari money politics (politik uang) atau politik transaksional.

Hal tersebut yang menjadi pokok pikiran dalam silaturrahim MUI Makassar melalui Program Umat Bertanya MUI Menjawab, di Masjid Babussa ‘addah, Jl. Macan No. 1 Kec. Mamajang, Selasa 26 Desember 2023 malam.

Komisi Fatwa MUI Makassar yang tampil sebagai pemantik diskusi memang mengetengahkan tema aktual yaitu “Fenomena Money Politik Jelang Pemilu 2024″. Praktik money politics selalu menjadi perbincangan hangat setiap kali ajang pemilu akan digelar. Pemilu di Indonesia sendiri, yang akan memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif, akan dilaksanakan 14 Februari 2024 mendatang.

Pembicara dari Komisi Fatwa MUI Makassar, Dr. Muh. Ilham Iskandar,Lc.,M.Fil.I mengatakan, praktik money politics, agar sedapat mungkin dihindari. Sebab money politics dapat  mempengaruhi kebijakan. Ia menegaskan, sesuai Fatwa MUI tahun 2000, money politics hukumnya haram.

“Karena money politics itu, sama dengan suap menyuap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ulama telah menyepakati, bahwa money politics itu haram hukumnya. Rasulullah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Hal itu sebagaimana dalam hadist HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi,” katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk tidak menerima sesuatu pemberian yang dapat mempengaruhi pilihannya. Baik secara hukum agama dan hukum negara, sambung Ilham, pemberi dan penerima hukumnya sama, yakni haram

Menurut Ilham Iskandar lagi, meningkatnya pemahaman mengenai larangan politik uang dalam Islam adalah upaya untuk mengurangi praktik politik uang dalam pemilu mendatang.

MUI Makassar ingin agar masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani mereka dan berdasarkan kapasitas calon tanpa adanya intervensi politik atau upaya memberikan uang sebagai bentuk suap.

“Dampak money politics menyuburkan praktik korupsi. Mematikan kejujuran, merusak dan membunuh sistem demokrasi serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah,” pungkasnya.

Tema yang disampaikan Komisi Fatwa MUI Makassar tersebut cukup mendapat respon dari jamaah yang hadir. Sejumlah jamaah menyampaikan pertanyaan, untuk mendudukkan konteks dari money politics yang diharamkan tersebut. (*)

LAINNYA

KOTA MAKASSAR

Subuh
Terbit
Dhuha
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya

TERBARU

Open chat
Assalamualaikum,
Silahkan Ajukan Pertanyaan Di Menu Tanya Ulama