spot_img
BerandaPeristiwaMoney Politic Musuh Bersama, Hanya Hasilkan Pemimpin Tidak Berkualitas

Money Politic Musuh Bersama, Hanya Hasilkan Pemimpin Tidak Berkualitas

MUIMAKASSAR.OR.ID, Makassar – Awasi praktik suap menyuap atau money politic dalam pelaksanaan Pemilu 2024! Sebab money politic hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Oleh karena itu praktik culas tersebut harus dijadikan sebagai musuh bersama.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan 2013 – 2023, Dr. H. L. Arumahi, dalam Seminar Studi Kritis Terhadap Fatwa MUI  tentang Money Politic di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (13/7/2023). Seminar tersebut diselenggarakan Komisi Fatwa MUI Makassar bekerjasama Pemkot Makassar untuk menyikapi fenomena money politic yang terus berulang setiap event pemilihan umum.

Menurut Arumahi, bukan saja menggerogoti kepemimpinan dan pemimpinnya, money politic juga berdampak pada aspek ekonomi dan pembangunan. Pemimpin terpilih yang menggunakan politik uang, akan berpotensi mengumpulkan uang dengan cara-cara yang tidak  benar.

“Mereka berpotensi melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang digunakan, seperti korupsi uang  proyek, menempatkan pejabat karena atau dengan cara menyogok. Sehingga, pembangunan tidak jalan dengan baik, kualitas pekerjaan buruk, layanan  public seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum dan seterusnya akan rusak,” tandas Arumahi.

Selain itu, kekuasaan pemimpin yang dihasilkan praktik money politik berpotensi diatur oleh cukong. Budaya suap-menyuap akan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau sulit  dihindari dan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat tergerus.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersinergi mewaspadai ancaman money politic.  Arumahi mengatakan, peran majelis ulama melalui fatwanya sangat penting untuk memberi pencerahan kepada umat.

Senada Arumahi, Ketua Komisi Fatwa MUI Makassar, Dr. Ahmad Mujahid, M.A, menegaskan, money politic hanya melahirkan pemimpin yang bodoh dan tidak memiliki kapabilitas dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.

“Money politic hanya melahirkan pemimpin yang bodoh dan tidak memiliki kapabilitas (jahil ghairu ‘alim), tidak santun, tidak memiliki rahmat dan kasih (laa hilma lahu), kehilangan moral-akhlak sosial, mementingkan diri sendiri dan kelompok serta partainya, menguntungkan kelompok tertentu yang telah membiayai proses kepemimpinannya,” tandas Ahmad Mujahid.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia saat menggelar Musyawarah Nasional VI telah mengeluarkan fatwa tentang risywah (suap), ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat. Money politic merupakan salah satu bentuk risywah. Menurut MUI, memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram, sama kedudukannya melakukan korupsi dimana hukumnya adalah haram. (*)

LAINNYA

KOTA MAKASSAR

Subuh
Terbit
Dhuha
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya

TERBARU

Open chat
Assalamualaikum,
Silahkan Ajukan Pertanyaan Di Menu Tanya Ulama